![](http://kabarbarunusantara.com/wp-content/uploads/2025/05/BKKBN-scaled.png")
MAJENE,|| KBN,Com-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat dengan tegas mengecam rencana pembangunan terminal khusus tambang oleh PT Cadas Azelia Mekar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, seluas 9,25 hektar. Rencana tersebut adalah bentuk nyata dari *pengabaian serius terhadap daya dukung lingkungan, keselamatan warga pesisir, dan masa depan ruang hidup masyarakat pesisir Majene.
Hermadi, Kadev Advokasi WALHI Sulawesi Barat,Mengatakan Kami menilai, pemberitaan yang seolah mempromosikan proyek ini tanpa kritik adalah bentuk kealpaan moral jurnalisme, yang semestinya berpihak pada kepentingan publik, bukan menjadi corong legitimasi industri ekstraktif. Di tengah krisis ekologis dan bencana pesisir yang makin meningkat, pembangunan terminal khusus tambang adalah langkah mundur dan kebijakan ugal-ugalan yang akan menambah beban ekologis wilayah Pamboang.Sabtu 27 September 2025
Terminal khusus tambang seluas itu bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Di baliknya, tersembunyi ancaman deforestasi, sedimentasi laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya sumber ekonomi nelayan, serta ancaman banjir dan abrasi pesisir. Rakyat pesisir Majene akan menjadi korban pertama dari kerakusan korporasi yang difasilitasi oleh negara.
” jelas Hermadi
Lebih jauh, PT Cadas Azelia Mekar bukan pemain baru dalam praktik tambang bermasalah. Berdasarkan catatan WALHI Sulbar, perusahaan ini telah beroperasi di kawasan Banua Adolang, Pamboang, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Aktivitas penambangan galian C mereka telah menyebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), turunnya kualitas air bersih warga, serta mengancam lahan pertanian dan pemukiman.
Bahkan, warga di Dusun Lalampanua sebelumnya telah menyampaikan penolakan keras terhadap aktivitas tambang karena menimbulkan **debu, longsor tebing, dan sedimentasi di sungai yang bermuara ke pesisir Tara Ujung, zona wisata masyarakat.
Alih-alih melakukan evaluasi, pemerintah justru membuka ruang baru dengan dalih investasi. Ini adalah bentuk nyata dari politik perizinan yang abai terhadap keadilan ekologis dan hak masyarakat.
“Rencana pembangunan terminal khusus tambang ini adalah tamparan keras bagi akal sehat publik. Pemerintah justru memihak korporasi di saat rakyat pesisir berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Kita sedang menyaksikan bagaimana negara absen dalam melindungi rakyat, tapi sigap melayani modal,” tegas Hermadi,
WALHI Sulbar menegaskan bahwa izin terminal khusus tambang ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan pusat tidak boleh berlindung di balik narasi pembangunan ekonomi sembari menutup mata terhadap kehancuran ekologis yang ditimbulkan.
Kami mendesak:
1. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menolak dan mencabut seluruh izin yang berkaitan dengan terminal khusus tambang PT Cadas Azelia Mekar.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tidak lagi menjadi “stempel legalitas” bagi korporasi perusak lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten Majene harus berani berpihak kepada rakyat dan pesisirnya, bukan pada kepentingan modal.
“Sulawesi Barat tidak boleh dijadikan laboratorium kerakusan tambang. Kami menolak pembangunan yang menjual laut dan tanah rakyat atas nama investasi. Jika pemerintah terus memaksakan proyek ini, maka ia sedang menulis babak baru ketidakadilan ekologis di Majene,” tutup kepala divisi advokasi WALHI Sulbar Hermadi
Sulawesi Barat tidak boleh terus menjadi ladang eksperimen investasi tambang yang hanya meninggalkan kerusakan dan kemiskinan ekologis. Saatnya menghentikan politik pembangunan yang menjual ruang hidup rakyat atas nama kemajuan semu.
WALHI Sulawesi Barat berdiri bersama masyarakat pesisir Pamboang dan seluruh warga Majene yang menolak perampasan ruang hidup mereka. Kami percaya, masa depan Majene bukan di lubang tambang dan terminal batubara, melainkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, lestari, dan berkeadilan.****(R/W)
