MAJENE, KBN,Com-Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten Majene menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi dan tindak lanjut rencana penurunan stunting di Aula Kantor Bupati Majene 29/08/2024,
Rakor TPPS dibuka Sekda Majene,
Ardiansyah.dan di hadiri Asisten I, Asisten Pemerintahan, Ketua TP. PKK Kab. Majene, Kadis Kesehatan dr. Rahmat,
Kadis BKKBN Hasnawati, S.Sos,MM, Perwakilan Dandim 1401 Majene, Wakil Kapolres Majene, diwakili, OPD yang terkait, para Camat, Kepala Puskesmas Se Kabupaten,Desa Lokus Stunting, Kelurahan,UPTD KB se, Kabupaten Majene,
Rakor digelar untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi antara TPPS mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa dalam akselerasi penurunan stunting serta menyinkronkan program antara bidang dan lintas sektoral.
‘Sekertaris Daerah Ardiansyah mengatakan, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen, koordinasi dan kolaborasi dibarengi dengan usaha inovatif sehingga tidak monoton. Untuk itu diharapkan TPPS mulai dari Kabupaten sampai ketingkat desa harus bertanggung jawab dalam penanganan stunting kedepan. Menyiapkan data yang akurat sesuai kondisi nyata dilapangan. Para Camat dan Kepala Desa diharapkan Menyinkronkan data dari DPPKB dengan kondisi dilapangan, sehingga dalam APBDes Desa,anggaraj penurunan stunting dapat menjadi skala prioritas dan di danai oleh desa.
” Selain itu, pelaksanakan suatu program harus berangkat dari data, jangan main-main dengan data, dengan data yang akurat maka hasilnya akan dapat terukur. Satu data untuk mencapai sasaran yang tepat” Tegas Ardiansyah
Lebih lanjut dikatakan, penyelesaian kasus stunting tidak dapat dilakukan sendiri akan tetapi diperlukan kolaborasi antara lapisan masyarakat dengan OPD dan lintas sektoral, sehingga fokus memberikan intervensi program bagi seluruh sasaran yang beresiko stunting yaitu calon pengantin, ibu hami, ibu menyusui, Baduta dan Balita.” ungkap Ardiansyah.
Dalam kesempatan tersebut, menyampaikan 10 Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi pakar gizi dalam penurunan stunting yaitu, pertama segera merujuk anak yang kekurangan gizi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan intensif, kedua, Pemkab/OPD terkait mengembangkan model pertanian modern, ketiga, edukasi gizi, KB, PHBS dan bahaya pestisida, keempat melakukan analisi tindak lanjut data surveilance gizi bersumber dari E-PPGBM dan Elsimil, kelima, melakukan kunjungan langsung kepada sasaran yang diragukan stunting, gizi buruk, lingkungan rumah kurang bersih, keenam membuat regulasi penurunan stunting sesuai kebutuhan daerah, ketujuh, melaksanakan pengukuran tinggi badan serentak dengan alat ukur akurat, kedelapan, melakukan kegiatan Dashat menggunakan PMT Lokal dari dana desa,kesembilan, melakukan audit kasus stunting menggunakan form pencatatan secara profesional, kesepuluh mendokumentasikan praktik cegah stunting dengan baik.
Memasuki akhir semester II, TPPS diharapkan mempersiapkan laporan dan isian konvergensi Aksi Bangda yang akan dijadikan gambaran baik keberhasilan, kekurangan, hambatan dan tantangan kedepan sebagai acuan untuk penyempurnaan percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kadis DPPKB Majene Hasnawati, S.Sos,MM mengatakan , Audit Kasus Stunting adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya Kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
“Audit Kasus Stunting dilaksanakan dalam bentuk pertemuan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, TPPS Kecamatan/TPPS Desa se Kabupaten.
Selain itu, TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, Daerah dan Desa serta peran serta Pemangku Kepentingan.
Menurutnya, “stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, pemerintah, pengusaha swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang paling berperan adalah dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai individu atau pribadi, dengan membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan anak maupun kebahagiaan keluarga, mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, kesehatan sampai juga terjaganya sumber-sumber pendapatan”.
“Untuk itu kita berharap dengan adanya audit kasus stunting, nantinya bisa diperoleh hasil dan catatan-catatan yang akan berguna agar kasus stunting di aceh barat bisa turun lebih cepat. selain itu, untuk kegiatan edukasi posyandu yang belum diikuti oleh masyarakat dapat lebih optimal sehingga bisa memaksimalkan dan meningkatkan upaya dalam penurunan stunting. sosialisasi tingkat desa juga penting untuk meningkatkan komitmen perangkat desa dalam pencegahan dan pengurangan stunting” Ujar Hasnawati.
Penulis : Wahid Halapir
