Mamuju, Kabar Baru Nusantara – Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan Sulbar sendiri tercatat provinsi tertinggi nasional angka perkawinan anak.
Persoalan lainnya, belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran; calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui, dan balita dan baduta. Sehingga pemda melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan. Itu juga didukung dengan penguatan tim pendamping keluarga dan kader konvergensi lainnya
Ketiga, skor pola pangan harapan Sulbar belum ideal. Keempat Akses sanitasi dan air bersih belum optimal. Terakhir belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa.
Sehingga dilakukan penguatan kolaborasi serta monitoring dan evaluasi TPPS Provinsi, Kabupaten hingga desa, termasuk penguatan pendataan melalui data desa presisi (DDP).
Akmal membenarkan, besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar rp 148 miliar lebih pada 2022. Sebesar Rp 19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar. Sementara melalui Belanja Transfer sebesar Rp 129,57 miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 6,85 miliar, DAK Non Fisik Rp 118,58 miliar, dan Dana Desa Rp 4,14 miliar. Hanya saja pengelolaan dana tersebut belum optimal.Dalam Pejelasan Kamis 23/02/23 di Hotel D’Maleo Mamuju.
Di katakan bahwa“Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. Artinya apa? Rp 112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak tampak. Inilah persoalan di Sulbar,” tegas Akmal.
Dia menyebutkan, keluarga sasaran tersebar di enam kabupaten di Sulbar, yakni 14.080 keluarga di Mamuju, 10.282 keluarga di Majene, 19.040 keluarga di Polewali Mandar, 6.934 keluarga di Pasangkayu, 10.799 keluarga di Mamasa, dan 4.327 keluarga di Mamuju Tengah.
Namun, menjadi persoalan data sasaran tersebut belum dilengkapi titik koordinat.
“Makanya kami bekerjasama IPB menghadirkan DDP. dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Sulbar telah dialokasikan sebesar Rp 38,5 miliar melalui APBD 2024. Dengan rincian intervensi spesifik Rp 16 miliar dan Intervensi Sensitif Rp 22,5 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program antara lain; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan keluarga berencana, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, pemberian makanan tambahan.
Selanjutnya, data desa presisi, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta pelayanan kesehatan gizi masyarakat, penyediaan benih/bibit tanaman pangan, bantuan sosial tunai kepada KPM, sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik. (Whd)
