KBN,COM || MAJENE,–Pemerintah Kabupaten Majene menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.
Wakil Bupati Majene,Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd,Pimpin Rakor,dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemerintah daerah, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta para kepala desa dan lurah yang menjadi peserta program.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Majene menegaskan pentingnya penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang berperan sebagai paralegal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. “Program ini bertujuan untuk memperkuat peran kepala desa dan lurah sebagai jembatan hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa harus selalu bergantung pada proses pengadilan formal,” ujarnya.dalam Rapat yang berlangsung di Ruang pola Bupati Majene Rabu,12/03/2025.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Majene, menjelaskan bahwa Paralegal Justice Award merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. “Kami berharap dengan adanya penghargaan ini, semakin banyak kepala desa dan lurah yang memiliki pemahaman hukum yang baik serta mampu memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal,” katanya.
Rapat koordinasi ini juga membahas teknis pelaksanaan seleksi calon penerima penghargaan, kriteria penilaian, serta langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh para peserta. Beberapa indikator utama yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup kemampuan mediasi, pemahaman hukum dasar, serta inovasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa atau kelurahan masing-masing.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Majene berharap pelaksanaan Paralegal Justice Award 2025 dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak positif bagi penguatan akses keadilan di daerah.(R)
