MAJENE,KBN.com – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Totoli Kabupaten Majene diganjar Piagam Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada 2023.
Penghargaan itu diserahkan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 2 Februari 2024.
Kepala Puskesmas Totoli Abdullah mengatakan, penghargaan yang diperoleh merupakan hasil kerja keras seluruh staf PKM Totoli yang dibangun bersama Pemerintah Daerah dan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
“Penghargaan yang kami dapatkan merupakan hasil kerja keras, dedikasih dan komitmen seluruh staf Puskesmas Totoli yang kami bangun bersama Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik bidang kesehatan yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel,” ujar Abdullah.
Menurutnya, kemajuan suatu Daerah dan Bangsa harus ditunjang dengan masyarakat yang sehat. Karena itu, petugas kesehatan di Puskesmas menjadi ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat harus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan berinovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan demi mencapai derajat kesehatan optimal.
Dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan yang kami berikan, lanjut Abdullah, terus berupaya mengedepankan keterlibatan masyarakat, keterlibatan lintas sektor dan tentunya didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene.
“Saya mengucap terima kasih banyak kepada Ombudsman RI, telah memberikan penghargaan kepada Puskesmas Totoli dalam hal Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023,” ucapnya.
Ia berharap, petugas kesehatan di Majene menjadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Dengan adanya penghargaan ini, semoga bisa menjadi spirit dan energi baru bagi kami untuk lebih berupaya meningkatkan mutu layanan kesehatan yang kami berikan kepada masyarakat Majene,” harapnya.
Diketahui, hasil Penilaian Kepatuhan Kabupaten Majene masuk Zona Hijau lantaran didongkrak dari nilai PKM Totoli yang mencapai diangka 88.88. Atas dasar itu, Majene juga mendapat penghargaan dari Ombudsman RI dengan Nilai Akhir dan Zona mencapai 83.76, Kategori B, Opini Kualitas Tinggi.
“Ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori Hijau, yakni Dimensi Input, Proses, Output dan Pengaduan,” ulasnya.
PKM Totoli mendapat nilai 86.29 pada penilaian Dimensi Input tentang Kompetensi Pelaksana, 86.29 Dimensi Input tentang Sarana Prasarana, sementara Dimensi Proses tentang Standar Pelayanan diraih 93.63 nilai. “Penilaian ini dimulai pada Juni sampai dengan Oktober 2023,” jelasnya. (W)
