<span;>FBPD: Pilkades Butuh Pertimbangan Jangan Paksakan
<span;>Majene,Kabarbarusantara.Com
<span;>–<span;>Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Majene gelar aksi di halaman Kantor Bupati Majene. Massa aksi meminta bupati untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023.
<span;>Forum BPD Majene menyayangkan pihaknya tidak dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Seolah menganggap BPD sebagai sekedar lembaga pelengkap di pemerintahan desa.
<span;>Munir, Ketua Forum BPD mengatakan, setelah kami berdiskusi bersama teman-teman BPD Majene, ada sejumlah pertimbangan sehingga Forum BPD melakukan aksi untuk meminta Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023.
<span;>“Jadi penting dipahami, Forum BPD bukan ingin memghalangi Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkades. Hanya saja, kita minta bupati untuk mempertimbangkan secara baik dengan memerhatikan sejumlah aspek,” ujar Munir, Selasa (16/05/23).
<span;>Ia menjelaskan, pemkab Majene memiliki sejumlah beban yang harus dibayarkan tahun ini. Seperti, pembayaran TPP, mempersiapkan anggaran 40 persen tahun 2023 pelaksanaan Pemilu 2024 dan pembayaran gaji perangkat desa serta ada banyak lagi.
<span;>“Hal demikian, menjadi pertimbangan Forum BPD untuk mendesak Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023,” tambah Munir.
<span;>Forum BPD juga meminta Bupati Majene untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai leading sector pelaksanaan Pilkades 2023.
<span;>Lanjut MUnir, Inspektorat Majene harus mengaudit Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) dan melaporkan LPPD dan LKPD sejumlah Desa yang akan mengikuti Pilkades 2023.
<span;>”Kalau kemudian, DPRD Majene seolah memaksakan Pilkades dengan melihat sejumlah kondisi yang dihadapi Pemkab Majene. Ya kita minta saja, DPRD yang turun ke desa sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD),” tutup Munir.(red)
FBPD: Pilkades Butuh Pertimbangan Jangan Paksakan
Majene,Kabarbarusantara.Com
spanKetua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Majene gelar aksi di halaman Kantor Bupati Majene. Massa aksi meminta bupati untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023.
Forum BPD Majene menyayangkan pihaknya tidak dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Seolah menganggap BPD sebagai sekedar lembaga pelengkap di pemerintahan desa.
Munir, Ketua Forum BPD mengatakan, setelah kami berdiskusi bersama teman-teman BPD Majene, ada sejumlah pertimbangan sehingga Forum BPD melakukan aksi untuk meminta Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023.
“Jadi penting dipahami, Forum BPD bukan ingin memghalangi Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkades. Hanya saja, kita minta bupati untuk mempertimbangkan secara baik dengan memerhatikan sejumlah aspek,” ujar Munir, Selasa (16/05/23).
Ia menjelaskan, pemkab Majene memiliki sejumlah beban yang harus dibayarkan tahun ini. Seperti, pembayaran TPP, mempersiapkan anggaran 40 persen tahun 2023 pelaksanaan Pemilu 2024 dan pembayaran gaji perangkat desa serta ada banyak lagi.
“Hal demikian, menjadi pertimbangan Forum BPD untuk mendesak Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023,” tambah Munir.
<span;>Forum BPD juga meminta Bupati Majene untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai leading sector pelaksanaan Pilkades 2023.
Lanjut MUnir, Inspektorat Majene harus mengaudit Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) dan melaporkan LPPD dan LKPD sejumlah Desa yang akan mengikuti Pilkades 2023.
”Kalau kemudian, DPRD Majene seolah memaksakan Pilkades dengan melihat sejumlah kondisi yang dihadapi Pemkab Majene. Ya kita minta saja, DPRD yang turun ke desa sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD),” tutup Munir.(red)
