. banner 728x250

FBPD Kembali Lakukan Aksi Demo Akibat Ada Issu Pikades  2023 Akan di gelar.

Laporan : Wahid Halapir      Kabarbarunusantara.Com

 

Pelaksanaan Pilkades 43 Desa semakin tidak jelas, pasalnya Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Majene, kembali menggelar aksi menuntut Bupati Majene untuk mempertimbangkan pelaksanaan pilkades 2023, Jumat 26 Mei 2023.

Berawal tersiarnya issue Bupati Majene akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023. Hal itu, membuat Forum BPD kembali menggelar aksi dengan melibatkan masyarakat pengungsi rui dan aholeang.

Ketua Forum BPD Majene mengatakan, aksi yang kembali dilakukan BPD Majene dan melibatkan masyarakat rui dan aholeang adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat pengungsi. Dimana mereka telah bertahun hidup dipengungsian tanpa ada kejelasan pemerintah terkait relokasi.

“Mungkin para kepala desa tidak peduli terhadap kondisi mereka sampai hari ini, tapi kami BPD terpanggil untuk menyuarakan nasib mereka ke pemerintah,” ungkap Munir.

Koordimator Aksi demo Munir,  juga menjelaskan, kondisi Pemerontah kabupaten penting dipertimbangkan secara baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Majene, terkait sejumlah kondisi yang dihadapi Pemkab.

“Kedatangan kami kesini untuk mengingatkan Pemerintah Majene. Karena selain issue pilkades ada sejumlah masalah penting yang dihadapi Pemkab tahun ini,” ujar Ketua Forum BPD.

Ia juga menegaskan, Bupati penting segera mengambil sikap terkait pelaksanaan Pilkades. Dilaksanakan atau ditunda sehingga polemik ini tidak terus menerus berkepanjangan.

“Bupati tak boleh membiarkan polemik pilkades ini terus berkepanjangan dan menyampingkan sejumlah masalah prioritas yang sedang dihadapi Pemkab,” tegasnya.

Jadi tidak ada tujuan BPD Majene ingin menghalangi dan mengintevensi Bupati dalam melaksanakan pilkades. Namun, penting Bupati diingatkan untuk mempertimbangkan secara baik.

Hingga pemberitaan ini dimuat, kami telah menghubungi Bupati Majene melalui via telepon namun tak mendapatkan respon.

Dari Pantauan Media,bahwa Demokrasi secara lansung dalam kontes didesa,untuk pilkades semakin tidak jelas.pro dan kotrak antara Lembaga BPD dan Perintah Desa semakin di goncang dengan aksi-aksi,sepertinya Pilkades memang rawan akan terjadinya komplit.Ketidak pastian apakah di laksanakan atau tidak sejauh ini kami dari pihak media belum mendapatkan Informasi secara mendetail.*******