. banner 728x250
Daerah  

Edy:Ketua Biro PABDSl Respon Pernyataan Ketua DPRD Majene


 

Majene,Kabarbarunusantara.comKetua Biro tata negara PABDSI Majene menanggapi keputusan Bupati Majene, terkait penundaan pilkades 2023, Sabtu 27 Mei 2023.

Setelah Pemerintah Daerah (Pemda) Majene memutuskan menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2023. Keputusan penundaan Pilkades serentak dituangkan dalam surat pernyataan Bupati Majene bernomor: 014/ 688/2023 dan disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Majene Drs.H.Abdul Rahim.dan Kabag Hukum Pemkab Majene Ruski Hamid,SH di Kantor Bupati Majene, Sabtu 27 Mei 2023.

Ketua tata negara PABDSI Majene Edy mengatakan, bila merujuk Surat Edaran (SE) Mendagri tentang tahapan pilkades. Keputusan Bupati Majene sudah tepat, mengingat subtansi pelaksanaan pilkades jika melihat kondisi dan waktu hanya akan melahirkan dua pernyataan, terkesan dipaksakan dan bila ditunda menjadi jalan tengah serta keputusan pemkab dinilai sudah tepat.

“Jadi menilai keputusan Bupati Majene sudah tepat dan memiliki dasar kuat untuk melakukan penundaan pilkades 2023,” ungkap Edi.

“Ia juga menjelaskan, Perbub sudah diterbitkan tetapi tidak menjamin pilkades akan dilaksanakan karena hanya memiliki sifat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pilkades 2023.

“Jadi jika diibaratkan sebuah mobil, kendaraan sudah siap jalan. Setelah dijalankan justru tudak memiliki bahan bakar. Dan mungkin kondisi inilah salah satunya menjadi rujukan untuk dilakukannya penundaan pilkades,” ujarnya.

“Edi juga merespon pernyataan ketua DPRD Majene Salmawati Djamando yang tak menerima keputusan Bupati Majene.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan dan legislasi.Jadi tidak ada hak Ketua DPRD Majene ingin melaksanakan dan mendorong para kepala desa melakukan pilkades secara sepihak. Saya pikir cara berfikir demokrasinya perlu kembali dituntaskan,” tuturnya Edi.

“Kita meminta Ketua DPRD untuk tidak keluar dari tupoksi sebagai anggota DPRD. Jangan justru terkesan hadir sebagai pahlawan dengan cara berfikir demokrasi yang justru terbalik.

“Keputusan pelaksanaan pilkades menjadi hakproregatif Bupati Majene. Dan saya anggap keputusan yang telah diambil sudah tepat serta tak penting didebatkan,” tutup Edi.(whd)