. banner 728x250

Disdikpora Majene: Hak Sertifikasi Guru Sebanyak 1200 Telah Di Bayarkan

Plt.Kepala Disdikpora Majene Suardi,S.Ag,M.Pd

MAJENE,KBN,Com – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene Sulawesi Barat, menegaskan bahwa pemberian hak guru melalui pembayaran sertifikasi telah ditunaikan 100 persen di tahun anggaran 2023.

“Kami harus klarifikasi atas adanya sorotan informasi media bahwa ada masalah pemberian hak sertifikasi guru di tahun 2023. Kami tegaskan itu informasi yang begitu menyudutkan kinerja Disdikpora Majene. Padahal faktanya, lebih 1200 guru di Majene telah dibayarkan di tahun lalu,” kata Staf Teknis Bidang Ketenagaan Disdikpora Majene, Mutmainnah yang dihubungi melaui via tlpn di Majene, Kamis, 11/7/2024.

Mutmainnah menyebutkan, progres pembayaran sertifikasi guru di tahun 2024 pun telah berjalan dengan baik. Walaupun memang masih terdapat empat tenaga guru yang belum singkrong Dapodiknya pada aplikasi  melalui Daftar Pengusulan untuk di ajukan ke Kementrian mengenai Validasi dan Verifikasi.

Maka dari itu kata dia, teman teman guru untuk tidak panik, dikarenakan masih dalam proses validasi data guru untuk dilakukan singkronisasi pengusulan data pencairan sertifikasi itu sendiri.

“Untuk tahun ini masih terdapat empat guru yang belum singkrong datanya. Terlalu lebai juga jika ada pemberitaan bahwa Disdikpora dianggap gagal. Ini adalah semua tantangan untuk dilakukan perbaikan secara bertahap. Yang pasti, kita tidak ingin mengkebiri hak hak para guru selaku ujung tombak yang menyiapkan generasi emas dimasa depan,” tegasnya.

Plt Kepala Disdikpora Majene, Suardi, S.Ag, M.Pd menyampaikan bahwa jajarannya telah bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik, khususnya pemberian kesejahteraan para guru yang ada di daerah.

Maka dari itu kata dia, tahun ini juga akan melakukan pemetaan guru sehingga tidak terjadi penumpukan guru pada setiap sekolah.

“Persoalan pembayaran sertifikasi guru tahun lalu sudah clear. Gak ada masalah. Adapun yang belum terselesaikan tahun ini, maka hal itu tetap dilakukan proses validasi data agar hak mereka dapat terproses untuk dimanfaatkan oleh teman teman guru di Majene,” kata Suardi.***