![](http://kabarbarunusantara.com/wp-content/uploads/2025/05/BKKBN-scaled.png")
MAJENE, || KBN. Com — Menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan permintaan fee dalam proyek pembangunan Ruang NICU di RSUD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Direktur RSUD Majene memberikan klarifikasi resmi bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyesatkan.
Direktur RSUD Majene,dr.Yupie M. menjelaskan bahwa hingga saat ini, termin pertama proyek sudah dicairkan, sementara termin kedua masih menunggu transfer dana dari pusat ke Kas Daerah (Kasda). Meski begitu, proses administrasi pencairan termin kedua untuk kegiatan PICU dan NICU sudah ditandatangani sesuai prosedur agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan.
“Termin pertama sudah cair, termin kedua dananya belum masuk di Kasda dari pusat, tetapi pencairan termin kedua sudah saya tandatangani untuk PICU dan NICU,” jelas Direktur RSUD Majene, Kamis (9/10/2025).
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa setiap proses pencairan dana proyek selalu diawali dengan rapat monitoring dan evaluasi (monev) untuk menilai progres pembangunan di lapangan. Tanda tangan pencairan baru dilakukan apabila hasil rapat menunjukkan progres pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan teknis dan kontrak kerja.
“Sebelum pencairan, harus dilakukan rapat monev untuk mengetahui progres pembangunan. Setelah rapat dan hasilnya sesuai, barulah dilakukan penandatanganan,” terangnya.
Direktur RSUD Majene juga menegaskan bahwa seluruh tahapan kegiatan di RSUD Majene berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan dalam pelaksanaannya mendapat pendampingan langsung dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene.
“Semua langkah kami berdasarkan aturan dan arahan dari Kejaksaan Negeri Majene. Kami berada dalam pendampingan Kajari agar semua kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tambahnya.
Ia juga menepis tegas tudingan adanya permintaan fee atau imbalan dalam bentuk apa pun, baik atas nama RSUD Majene maupun Kementerian Kesehatan.
“Tidak ada sama sekali terkait fee atau apa pun namanya, baik dari kementerian maupun dari pihak RSUD sendiri,” tegasnya.
Melalui klarifikasi ini, pihak RSUD Majene berharap publik dapat memperoleh informasi yang benar dan proporsional, serta tidak terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan transparan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Majene,” tutupnya.****(W/R)
