![](http://kabarbarunusantara.com/wp-content/uploads/2025/05/BKKBN-scaled.png")
MAJENE, || KBN.COM– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan kasus stunting yang tahun ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah di wilayahnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Majene, Hj Yuliani yang ditemui di ruang kerjanya, Jum’at, 25/4/2025 menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan yang berdampak jangka panjang ini.
Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Dinkes Majene sendiri fokus pada intervensi spesifik yang berorientasi pada tindakan nyata di lapangan.
“Kami di Dinas Kesehatan fokus pada percepatan penurunan stunting dengan intervensi spesifik. Ini berarti kita langsung melakukan tindakan berdasarkan data yang ada,” ujar Haja Yuliani.
Meskipun belum ada data terbaru untuk tahun 2025 yang menunjukkan perkembangan kasus stunting di Majene, Dinkes memastikan bahwa upaya penanganan akan terus dilakukan secara bersama-sama.
Haja Yuliani menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Stunting tidak bisa ditangani sendiri. Ada beberapa lintas sektor yang harus ikut berkolaborasi dalam kegiatan penanganan stunting ini,” tegasnya.
Kolaborasi lintas sektor ini, lanjut Ibu Haja Yuliani, akan memperkuat efektivitas intervensi Dinkes terhadap data-data terbaru yang tersedia. Contohnya, penanganan anak yang terindikasi stunting, underweight, dan remaja putri yang membutuhkan suplementasi zat besi (tablet tambah darah). “Kita harus memastikan bahwa tablet tambah darah yang diberikan kepada remaja putri benar-benar dikonsumsi. Ini yang harus terus kita pantau,” jelasnya.
Selain itu, Dinkes juga memberikan perhatian pada pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, terdapat kendala terkait keterlambatan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke puskesmas. “Idealnya, PMT itu dimulai di bulan Januari. Namun, karena dana BOK seringkali terlambat turunnya,
PMT baru bisa disalurkan pada bulan Juli. Ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi,” ungkap Haja Yuliani.
Menghadapi tantangan tersebut, Ibu Haja Yuliani menyampaikan harapannya agar komitmen yang kuat dan kolaborasi yang luar biasa antara OPD dan lintas sektor terus dijaga. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan semua bentuk intervensi, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, dengan mengedepankan sinergitas.
( W-Red)
