![](http://kabarbarunusantara.com/wp-content/uploads/2025/05/BKKBN-scaled.png")
MAJENE,|| KBN. Com– DPPKB Kependudukandan Keluarga Berencana Nasiobal) Kebupaten Majene, Sulawesi Barat menggelar lokakarya Mini (lokmin) untuk mempercepat penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan atau desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menyelaraskan langkah-langkah penanganan stunting antarpihak terkait, seperti puskesmas, PKK, bidan desa, dan tim pendamping keluarga.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Hj. Andi Beda,S.Sos,Amd,Mengatakan bahwa seluruh camat bisa berperan penting memantau keluarga berisiko stunting lewat mini lokakarya yang diadakan rutin setiap bulan di masing-masing kecamatan.
” lokakarya Mini ini penting karena sangat terjangkau untuk membicarakan siapa yang berisiko tinggi, yang hamil tetapi barangkali miskin ekstrem, atau hamil tetapi ternyata punya penyakit tertentu, kurus, dan seterusnya. Jadi, keluarga yang berisiko tinggi itu lebih bisa dijangkau dari sisi kecamatan,” kata Andi Beda, dalam acara Kick Off Lokakarya Mini Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025,Di Gor Temerod’o Rabu 29 Oktober 2025.
” Andi Beda, menyebutkan lokakarya Mini di masing-masing kecamatan dapat dibuat secara rutin dengan anggaran yang dikeluarkan melalui bantuan operasional keluarga berencana dana alokasi khusus (BOKB DAK) setiap setahun sekali ” ujarnya,
Sementara itu, Camat Tamerod’o Edi Bastian, “Sebagai camat di daerah, saya memahami bahwa kita harus bisa melakukan koordinasi dengan para kepala desa dan pemangku kepentingan terkait untuk percepatan penurunan stunting, dan dengan anggaran yang sangat terbatas di kecamatan, tetapi kami berharap, ini bisa untuk stimulasi agar kita selalu melakukan koordinasi,” ujar dia.
Ia menjelaskan, program percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan,Kabupaten atau provinsi, cakupannya terlalu luas sehingga mengenali kasus-kasus keluarga berisiko stunting di tingkat kecamatan tentu akan lebih mudah.
“Saya berharap, lokakarya mini ini bisa digunakan untuk forum diskusi membicarakan kondisi masing-masing desa di seluruh kecamatan dengan keluarga-keluarga yang berisiko tinggi stunting. Inilah upaya kita untuk mencegah stunting-stunting baru mulai dari Desa,” ucapnya.
Edi Bastian, mengemukakan, memantau pasangan yang menikah di satu kecamatan tentu tidak terlalu banyak dalam sebulan, sehingga apabila dilaksanakan sebulan sekali, mini lokakarya ini diharapkan dapat memberi lebih banyak dampak untuk mengatasi stunting setiap Desa.
“Mungkin kasus pernikahan yang dibahas tidak banyak, kita tentu berharap mereka sehat, tetapi mungkin ada yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu kurus, atau punya masalah-masalah atau penyakit tertentu sehingga saat hamil berpotensi melahirkan anak stunting. Keluarga atau calon keluarga berisiko stunting ini perlu dikenali lewat lokakarya Mini, sehingga setiap camat punya petanya,” tuturnya.
Ia mengutarakan, data keluarga juga dapat digunakan untuk mengenali keluarga yang rumahnya tidak layak huni tetapi ada ibu hamil, karena apabila ada ibu hamil yang tinggal di lingkungan buruk, maka peluang anak lahir sering diare atau batuk pilek atau tuberkulosis akibat rumahnya kumuh juga tinggi.” ucapnya
“Inilah pentingnya camat mengetahui bayi yang lahir di daerahnya, yang tinggi badannya kurang dari 48 cm siapa saja, dan di mana, yang berat badannya kurang dari 2,5 kg siapa saja, sehingga setiap mini lokakarya bisa dilaporkan berapa bayi yang lahir per bulan dengan berat dan tinggi badan kurang dari angka-angka tersebut,” paparnya.
Menurutnya, dengan pantauan camat secara rutin melalui lokakarya Mini tersebut, maka tim pendamping keluarga (TPK) bisa mendapatkan gambaran siapa saja keluarga yang bisa ditangani.
” Misalnya yang hamil tetapi anemia siapa, jadi konkret membicarakan kasus, mereka ada di mana, keluarga yang mana, untuk dilakukan pendampingan, bayinya diikuti terus perkembangannya apakah di kartu menuju sehat (KMS) tingginya mendekati garis merah atau tidak, itu TPK bisa segera mendampingi,” demikian” tuturnya,
” Turut hadir,Kadis DPPKB Majene, Camat Tamerod’o,Camat Tubo Sendana,Camat Malunda,Camat Ulumanda, UPTD KB Tubo, UPTD KB Malunda,UPTD Ulumanda,UPTD KB Tamerod’o,Kapus Malunda, Kapus Ulumanda, Kapus Sendana II, Kapus Tamerod’o,Danramil,
Kepala desa, dan perangkat desa
Puskesmas,Ketua TPPS Kecamatan,
Tim Pendamping Keluarga (TPK) Penyuluh KB dan bidan desa. ***
Penulis: Wid.
