JAKARTA,KBN,Com-Upaya untuk mempercepat dan menyelaraskan rencana pembangunan agar lebih berkesinambungan tidak terlepas dari sinergi dan sinkronisasi agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif.
Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana pembangunan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan sebagai upaya memastikan kebijakan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.
Hal ini, juga menjadi gebrakan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele guna mendukung akselerasi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah 2025, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan OPD lingkup Pemkab Majene bersama jajaran Kementerian PPN Bappenas di Jakarta, Jumat (07/02/2025).
Andi Achmad Syukri Tammalele Bupati Majene terpilih periode kedua pada penyelenggaraan Pilkada 2024 ini menyampaikan, rakor bersama Bappenas sangat penting untuk melakukan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah.
“Pertemuan ini sangat penting dalam upaya perbaikan dan kemajuan daerah dalam masa pemerintahan untuk periode kedua setelah kami kembali dilantik pada 20 Pebruari pekan depan,” ujarnya.
Untuk itu, kehadiran para Pimpinan OPD jajarannya dalam kegiatan rakor sangat penting agar mampu bergerak cepat untuk mewujudkan harapan masyarakat Majene. “Ini merupakan momentum untuk memaparkan gambaran kondisi wilayah dan potensi daerah yang ada di Kabupaten Majene,” sebutnya.
Diungkapkan, secara umum bahwa luas wilayah Kabupaten Majene mencapai 947,84 kilometer persegi atau lima persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Barat. “Secara administrasi terdiri dari delapan kecamatan, 20 kelurahan dan 62 desa. Kondisi topografi Majene terdiri dari daerah pesisir, perbukitan dan pegunungan,’ urainya.
Andi Syukri juga menuturkan, potensi unggulan di Majene cukup melimpah, mulai sektor pertanian, perkebunan seperti kakao, kelapa dalam, bawang merah, juga memiliki variates khas seperti loka pere, nenas dan potensi lainnya.
“Untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata juga cukup melimpah untuk mewujudkan visi misi pemerintah lima tahun ke depan,” tuturnya.
Dihadapan Kementerian PPN Bappenas, Bupati Majene kembali menguraikan gambaran pencapaian indikator makro dan pencapaian pembangunan saat memimpin Kabupaten Majene, diantaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
“Apa yang dicapai dalam pemerintahan selama ini tak terlepas dari terjalinnya kolaborasi program kerja dan pembiayaan baik pusat dan daerah. Kita berharap, pertemuan ini menjadi momentum tepat agar akselerasi pembangunan pusat dan daerah berjalan dengan baik,” harapnya.
Ia juga berharap, kepada pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran terhadap daerah, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun.
“Kepada jajaran Deputi Kementerian PPN Bappenas sekiranya dapat memberikan arahan terkait arah kebijakan nasional yang nantinya diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di daerah,” pintanya.
Ia menyebut, saat ini kondisi fiskal Kabupaten Majene pada 2024 masih kategori rendah. “Artinya, daerah kami masih sangat bergantung pada dana transferan dari pusat, baik DAU maupun DAK serta dana perimbangan. Inilah yang kita harapkan dalam pertemuan ini agar tercipta sinkronisasi arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah,” bebernya.
Turut mendampingi Bupati Majene, Kepala Bappeda, PUPR, Perkim, Pertanian dan Peternakan, Koperasi dan Perdagangan, DLHK, Direktur RSUD Majene dan Disbudpar Majene.(R)
