MAJENE,KBN.Com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pihak Puskesmas di Aula Kantor Dinkes Majene, Rabu (22/05/2024).
Dalam rakor itu, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Majene H. Ardiansyah S. STP didampingi Kadinkes Majene dr. H. Rakhmat dihadiri seluruh jajarannya bersama para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene.
Dalam rakor itu, membahas tentang pelaksanaan intervensi serentak pencegahan Stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (Catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada Juni 2024.
“Pelaksanaan kegiatan Intervensi pencegahan stunting ini dilakukan seluruh Indonesia secara serentak di daerah,” sebut Ardiansyah.
Dijelaskan, kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu.
“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota agar mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dan terdapat sepuluh pasti intervensi serentak pencegahan stunting,” ulasnya.
Berikut sepuluh yang dimaksud adalah, pertama, memastikan pendataan seluruh catin, ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran.
Kedua, memastikan seluruh catin mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
Ketiga, memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu.
Ke empat, memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita,
Kelima, memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar.
Keenam, memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi,
Ketujuh, memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di Posyandu.
Delapan, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM dihari yang sama.
Sembilan, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Intervensi serentak.
Dan sepuluh, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.
“Hal ini berdasarkan surat edaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” terangnya. (***)
